Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi Edisi Revisi, Dr. H. Syahrial Syarbaini, M.A.
![](https://1.bp.blogspot.com/-x-oQQclJOlE/WSRahWTChPI/AAAAAAAAAxM/WLXLe2aWttUGTl7BaQ-7Wi-dB6KhUOUawCLcB/s320/P_20170523_223855_1.jpg)
Judul: Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi Edisi Revisi
Penulis: Dr. H. Syahrial Syarbaini, M.A.
Penerbit: Ghalia Indonesia
Tebal: viii, 312 hlm
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Pancasila sebagai Filsafat
Bab III Pancasila sebagai Etika Politik
Bab IV Pancasila sebagai Ideologi Nasional
Bab V Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
Bab VI Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan RI
Bab VII Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Bab VIII Pancasila sebagai Identitas dan Karakter Bangsa
Bab IX Pancasila dalam Sistem Politik Indonesia
Bab X Pancasila dalam Konteks Hak Asasi Manusia, Rule of Law, dan Hak Kewajiban Warga Negara
Bab XI Pancasila dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Preview Buku
Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara yang disebut sebagai tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara RI, terdapat juga lembaga-lembaga negara dalam pasal-pasalnya. Untuk memahami kelembagaan negara itu perlu diuraikan materi yang berulang di dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang umumnya mencangkup ketentuan tentang kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih jauh telah menetapkan kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi Negara berdasarkan Tap. MPR No. III/MPR/1978.
Lembaga tertinggi negara itu ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga-lembaga tinggi negara ialah:
- Presiden
- Dewan Pertimbangan Agung
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Mahkamah Agung
- Lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.
- Lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman, terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
1. Kedudukan
Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara RI. MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan melaksanakan kedaulatan rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
2. Tugas
MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyaii tugas sebagai berikut:
- Menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3)
- Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Pasal 3)
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat 2)
Wewenang MPR, antara lain:
- Membuat putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk penetapan GBHN
- Meminta pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut
- Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar GBHN dan atau UUD
- Mengubah undang-undang dasar
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1), “MPR terdiri atas anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan memegang kedaulatan rakyat.
Komentar
Posting Komentar