Makin Terang Bagi Kami: Belajar Hukum Perburuhan

Judul: Makin Terang Bagi Kami: Belajar Hukum Perburuhan

Penyunting: Surya Tjandra, Jafar Suryomenggolo

Penerbit: TURC, 2006

Tebal: xxiv + 228 hlm
Kontak: 08179408659/Pin BB: 25A7BCBD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Makin Terang Bagi Kami (Widji Thukul)

Permohonan Hak Uji Material terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (37 Serikat Pekerja/Serikat Buruh)

I. Pendahuluan

A. Apa hukum perburuhan itu?

1. Pengantar Hukum Perburuhan—Imam Soepomo

2. Tinjauan Literatur Hukum Perburuhan di Indonesia—Gregor Samsa

B. Perspektif kami

3. Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru—Vedi R. Hadiz

4. Di Seberang Gerbang Pabrik: Asrama Buruh Perempuan—D. Suziani

C. Para aktor Hukum Perburuhan

5. One world, ready or not: Buruh pada Era Globalisasi—Surya Tjandra

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan—J. Sudarminta

7. ABC Perjuangan Buruh—S.K. Trimurti

II. Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja

A. Mengenai Kesempatan Kerja

8. Penanaman Modal Asing dan Kesempatan Kerja—K. Gunadi

9. Selamat Datang Investor Global—I. Wibowo

10. Pendidikan dan Kesempatan Kerja: Kasus Beberapa Pemuda Padang—Harold F. Carpenter

11. Industrialisasi, Kesempatan Kerja serta Strategi untuk hidup: Beberapa catatan awal—Ratna Saptari

B. Mengenai Buruh Migran Indonesia

12. Kebijakan Pengembangan Pengiriman Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri—Tim PPT LIPI

13. Perjalanan Tenaga Kerja Indonesia tak berdokumen ke Malaysia—Pandrion

14. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh Migran Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malayasi di Nunukan—Tim Advokasi Tragedi Kemanusiaan Deportan Buruh Migran Indonesia di Nunukan.

III. Hubungan Kerja

15. Perusahaan-perusahaan Inggris yang beroperasi di Indonesia—Celia Mather

16. Gender dan Kerja Rumahan—Brigitter Holzner

A. Mengenai Perjanjian Perburuhan

17. Kasus PUK SPSI vs. PT Kangar Consolidated Industries: Putusan P4P No. 12/392/91-7/IX/PHI/9-1995

B. Mengenai Perselisihan Perburuhan dan PHK

18. Kasus Uwat Wartia Wati vs. PT Dumi Garmindo: Anjuran No. B.2781/KW9.KD2/1999

19. Pledoi (Pembelaan) Ida Irianti: Perkara Pidana No. 608/Pid/S/88/PN.Jkt.Tim

20. Kasus Indah Susanti dkk vs. Kopegtel Barata: Putusan P4P No. 137/2089/534-3/IX/PHK/2-1999

C. Mengenai Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

21. RUU PPHI: Dibuat bukan untuk dan oleh Buruh Indonesia—Komite Anti Penindasan Buruh

22. Sistem Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Indonesia: Musyawarah atau Rule of Law—Kosuke Mizuno

IV. Kesehatan Kerja

A. Mengenai Buruh Anak

23. Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan—Indrasari Tjandraningsih dan Benjamin White

24. Konvensi ILO dan Komitmen menangani pekerja Anak—Bagong Suyatno

B. Mengenai Jam Kerja

25. Izin jam kerja malam bagi buruh perempuan: Keputusan Kepala Kanto Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kodya Tangerang No. Kep.30/W.9/K.2/IKM/1997

Mengenai tempat kerja yang sehat

26. Sudut yang terlupakan: kakus di perusahaan garmen di Tangerang: Marsen Sinaga dan Jafar Suryomenggolo.

27. Kesehatan Kerja Perempuan: Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kondisi Kesehatan Kerja Perempuan Indonesia—Melodi Kemp

V. Keamanan Kerja

28. Tolak Ukur Industri Sehat—Umar Fahmi Ahmadi

29. Safety at the workplace: Suatu Pendekatan Perilaku—Jagdeep S. Chokkar

VI. Jaminan Sosial

30. Sistem Jaminan Sosial Indonesia dalam Perubahan—Tapi Ormas Ihromi

31. Pasien sebagai Konsumen—K.Bertens

32. Upah Buruh dan Hubungan Industrial—Ivanovich Agusta dan Ani Tetiani

33. Upah Buruh dan Relokasi Industri—Masfar Gazali

A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

34. Jaminan Sosial Belum Lindungi Petani dan Nelayan—Roso Setyono

35. Aneka Kerancuan antara Kaedah dan Praktek Asuransi Sosial di Indonesia—Kasir Iskandar.