Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter & SR. Sianturi

Judul: Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya

Penulis: E.Y. Kanter & S.R. Sianturi

Penerbit: Storia Grafika, Jakarta, 2002

Tebal: 511 hlm
Informasi detail: 08179408659/Pin BB: 25A7BCBD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” ini semula merupakan rangkaian kuliah-kuliah yang penulis berikan kepada para Perwira Mahasiswa Akademi Hukum Militer-Perguruan Tinggi Hukum Militer sejak tahun 1967 hingga saat ini.

Dalam buku ini selain dikemukakan hal-hal yang bersifat teoritis yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap orang yang mempelajari hukum pidana, juga dikemukakan secara jelas bagaimana penerapannya dalam praktek hukum pidana di Indonesia selama ini. Ini penting karena rasanya kuranglah lengkap jika penguasaan teori-teori itu tidak ditunjang dengan pengetahuan-pengetahuan di bidang praktek. Dan pada sisi lain terjadi dalam teori maupun praktek, sehingga dapat memperkaya bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam rangka pembangunan nasional.

Buku ini sangat lengkap. Salah satu buku yang harus dimiliki oleh mahasiswa, akademisi dan mereka yang bergelut di bidang hukum.

Isi Buku:

Bagian I Pengantar Umum

Bab 1 Pengertian Hukum Pidana

1. Arti dan pembagian hukum

- Beberapa batasan hukum

- Pembagian hukum dari berbagai segi

-- Hukum tidak tertulis di samping yang tertulis

-- Hukum filsafat di samping hukum positif

-- Hukum publik di samping hukum perdata

-- Hukum materil di samping hukum formal

-- Hukum objektif dan hukum subjektif

2. Arti dan pembagian hukum pidana

- Penggunaan istilah pidana dan artinya

- Beberapa batasan hukum pidana

- Pembagian hukum pidana dari berbagai segi

-- Hukum pidana tertulis dan yang tidak tertulis

-- Hukum pidana sebagai hukum positif

-- Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik

-- Hukum pidana objektif dan subjektif

-- Hukum pidana materil dan formal

-- Hukum pidana terkodifikasi dan tersebar

-- Hukum pidana umum dan khusus

-- Hukum pidana umum dan setempat

3. Sifat hukum perdata

- Ciri-ciri hukum publik

- Hukum pidana bersifat hukum publik

- Pendapat bahwa hukum pidana bukan hukum publik

4. Norma dan sanksi

- Norma

-- Norma keagamaan

-- Norma kesusilaan

-- Norma kesopanan

-- Norma hukum

- Sanksi

-- Sanksi terhadap norma hukum

-- Sanksi hukum pidana

-- Sanksi ganda

- Cara merumuskan norma dan sanksi dalam Undang-Undang hukum pidana

Bab 2 Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Kriminologi

5. Ilmu pengetahuan hukum pidana

6. Hubungan kriminologi dengan iphp

7. Kriminologi

- Pengertian kriminologi

- Etiologi kriminil

- Politik kriminil

Bab 3 Sejarah Hukum Pidana

8. Perkembangan hukum pidana ke arah bersifat hukum publik

- Hukum pidana ketika bersifat hukum perdata

- Perkembangan ke arah bersifat hukum publik

9. Hukum Pidana di negara barat

- Perlunya mempelajari hukum pidana Barat

- Hukum pidana di negara-negara Barat

- Peristiwa Jean Calas

- Code Penal di Prancis

- Hukum pidana di negeri Belanda

10. Hukum pidana di Indonesia sebelum Proklamasi 17-8-1945

- Masa sebelum penjajahan Belanda (VOC)

- Masa statute Betawi

- Campur tangan VOC pada peradilan adat

- Kodifikasi hukum pidana

- Unifikasi hukum pidana

- Tiga lingkungan hidup

- Zaman penjajahan Jepang

11. Zaman Indonesia merdeka

- Aturan-aturan peralihan pada UUD 1945

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

- Daerag berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

- Peraturan hukum pidana yang berlaku sejak tanggal 29-9-1958

12. Hukum pidana di Indonesia sekarang dan sistematikanya

- Hukum pidana di Indonesia sekarang

- Sistematika KUHP

- Perubahan-perubahan dalam KUHP

Bab 4 Tujuan Hukum Pidana dan Dasar-Dasar Hukum Pemidanaan

13. Tujuan hukum pidana

- Mazhab klasik

- Mazhab modern

- Tujuan hukum pidana Indonesia

14. Dasar pemidanaan

- Tolak pangkal ke-Tuhanan

- Tolak pangkal falsafah

- Tolak pangkal perlindungan hukum

15. Alasan dan maksud pemidanaan

- Teori pembalasan

- Teori tujuan

- Teori gabungan

Bab 5. Penafsiran

16. Perumusan Undang-Undang harus sederhan tetapi jelas

17. Penafsiran istilah-istilah

- Urut-urutan menerapkan penafsiran

- Penafsiran-penafsiran menurut doktrin dan analogi

Bagian II Berlakunya Hukum Pidana

Bab 6 Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

18. Asas-asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP

19. Asas-asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP, bukan merupakan asas konstitusi

20. Sejarah ringkas dari asas legalitas

21. Asas legalitas

22. Asas tidak berlaku surut

23. Asas larangan penggunaan analogi

24. Pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut (pasal 1 ayat 2 KUHP)

25. Perubahan perundang-undangan dan hubungan dengan hukum adat dan kebiasaan

26. Temporaire dan ordonantie

27. Ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka

28. Mutlak/tidaknya penerapan asas-asas pasal 1 KUHP

29. Asas legalitas di negara lain sebagai perbandingan

Bab 7 Berlakunya Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tempat dan Orang

30. Uraian umum untuk pasal 2 sampai dengan 8 KUHP

31. Asas teritorialitas

32. Asas personalitas

33. Asas perlindungan (asas nasional pasif)

34. Asas universalitas

35. Tempat dan waktu tindak pidana

Bab 8 Pengecualian-Pengecualian Berlakunya Ketentuan Pidan Indonesia

36. Pembatasan (pengecualian) menurut hukum internasional

37. Pengecualian-pengecualian berlakunya ketentuan pidana berdasarkan hukum nasional

 Bab 9 Perjanjian Ekstradisi

Bab 38. Ekstradisi sebagai tugas kepolisian di bidang internasional

Bagian III

Sebab-Akibat, Bersifat Melawan Hukum dan Kesalahan

Bab 10. Hubungan Sebab Akibat, Bersifat Melawan Hukum Kesalahan Dengan Tindak Pidana

39. Hubungan sebab akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan

40. Sebab-akibat, Bersifat melawan hukum dan kesalahan dalam suatu tindak pidana

Bab 11 Ajaran Sebab Akibat

41. Tujuan mempelajari sebab-akibat

42. Sebab akibat dalam delik material dan formal

43. Teori syarat (condition sine wua non)

44. Teori khusus (individualiseerende theorie)

45. Teori umum (generaliseerende theorie)

46. Pendapat-pendapat mengenai sebab akibat

47. Kaitan ajaran sebab akibat dengan delik omisi

48. Perumusan sebab akibat dalam undang-undang

49. Hubungan kausal antara sebab dan akibat

50. Sebab akibat dalam praktek hukum

51. Sebab akibat dalam praktek hukum

51. Sebab akibat ditinjau dari segi sudut kriminologi

52. Ajaran sebab-akibat yang dipedomani

Bab 12 Bersifat Melawan Hukum (Wederechtelijk)

53. Istilah melawan hukum dan melawan undang-undang

54. Tindakan yang bersifat melawan hukum

55. Bersifat melawan hukum sebagai unsur delik

56. Bersifat melawan hukum (bmh) formal dan material

57. Peranan hakim sebagai sumber hukum

58. Peniadaan sifat melawan hukum

59. Usaha pembuktian sifat melawan hukum dari suatu tindakan

60. Unsur bersifat melawan hukum dalam perundang-undangan “warisan”

61. Pengaruh hukum tidak tertulis

Bab 13 Kesalahan

62. Pengertian kesalahan (schuld) secara umum

63. Pengertian kesalahan dalam hukum pidana

64. Kesengajaan (dolus) pada umumnya

65. Kesengajaan menurut memori penjelasan

66. Kesengajaan dari sudut terbentuknya

67.Teori kehendak dan teori perkiraan

68. Teori determinisme dan indeterminisme mengenai kehendak

69. Sifat kesengajaan (dolus malus)

70. Gradasi kesengajaan

71. Kesengajaan dalam perumusan KUHP

72. Kekeliruan (eror) pada kesengajaan (dolus)

73. Pembagian atau jenis dolus dihubungan dengan sasaran

74. Kealpaan (Culpa)

75. Culpa lata dan Culpa lavis serta kealpaan disadaran dan tidak disadari

76. Perbarengan unsur kesengajaan dan kealpaan dalam satu detik

77. Istilah untuk kealpaan dalam undang-undang

78. Felt Material

79. Perbuatan diikuti dengan “tindakan kealpaan”

80. Kesimpulan mengenai kesalahan

Bagian IV Tindak Pidana

Bab 14 Istilah dan Perumusan Arti Tindak Pidana

81. “Het strafbaar feit”

82. Pengertian dari “Een strafbaar feit” menurut sarjana-sarjana Barat

83. Terjemahan “strafbaar feit”

84. Pengertian “Strafbaar feit” setelah diterjemahkan

85. Berbagai perumusan tindak pidana

86. Unsur-unsur tindak pidana

87. Penerapan unsur-unsur delik

88. Orang yang mampu bertanggung jawab sebagai unsur tindak pidana

89. Setiap delik harus dipandang sebagai berunsurkan sifat melawan hukum

90. Syarat pemidanaan menyusul dan syarat penuntutan

91. Unsur “Het subsociale”

Bab 15 Subjek Tindak Pidana

92. Manusia sebagai subjek

93. Perluasan objek

94. Sebab-sebab perluasan objek

95. Pembalikan kewajiban pembuktian

96. Pengayoman beriman

97. Alasan dipidananya petindak

98. Pengayoman kepentingan hukum

Bab 17. Jenis-Jenis Tindak Pidana

99. Sejarah pembagian tindak pidana

100. Pembedaan kejahatan terhadap pelanggaran

101. Pembedaan kejahatan terhadap pelanggaran

102. Pembedaan delik-delik lainnya

- Delik formal x delik material

- Delik omissi x delik commisi

- Delik tersendiri x delik berulang

- Delik berakhir x delik berlanjut

- Delik bersahaya x delik kebiasaan

- Delik biasa x delik kualifikasi/previligasi

- Delik sengaja x delik culpa

- Delik umum x delik politik

- Delik umum x delik khusus

- Delik dakwaan karena jabatan x delik aduan

Bab 18. Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

103. Perumusan unsur delik dalam Undang-Undang

104. Penentuan mulai dan berhenti berlakunya suatu ketentuan

Bagian V

Bab 19. Pengertian dan Unsur-Unsur

105. Mampu bertanggung jawab

106. Pertangungjawaban pidana

107. Ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang

Bab 20. Non Compos Mentis

108. Jiwa yang cacat atau terganggu karena penyakit

109. Unsur terkaitkan (still swijgende element)

110. Peranan hakim untuk menentukan keadaan jiwa

111. Beberapa bahan perbandingan dan renungan

Bab 21. Usia Belum Dewasa

112. Berakal dan batas usia belum dewasa

113. Semua anak dianggap mampu bertanggung jawab

114. Ketentuan perbaikan (opvoedende maatregel)

115. Ketentuan pidana dan pendidikan paksa

116. Dasar-dasar pengurangan pidana

Bab 22. Daya Paksa

117. Ketentuan-ketentuan mengenai daya paksa Pasal 48

118. Dasar peniadaan pidana karena daya paksa

119. Dasar peniadaan kesalahan atau bersifat melawan hukum

120. Pembebanan unsur kesalahan kepada pemaksa

Bab 23. Pembelaan Paksa

121. Ketentuan-ketentuan mengenai pembelaan paksa Pasal 49

122. Hak bela diri, tidak berarti menjadi hakim sendiri

123. “Perkiraan sebagai dasar pembelaan paksa ( poetatief noodweer)

124. Pembelaan paksa yang melampau batas

Bab 24. Ketentuan Undang-Undang dan Perintah Jabatan

125. Tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 50

126. Tindakan berdasarkan perintah jabatan Pasal 51

Bab 25. Ketentuan-Ketentuan Peniadaan Pidana Lainnya

127. Ketentuan peniadaan pidana di luar Bab III Buku I KUHP, tetapi masih di dalam KUHP

128. Ketentuan peniadaan pidana di luar KUHP

Bab 26. Pengurangan dan Penambahan Pidana

129. Pengurangan pidana di dalam dan di luar KUHP

130. Penambahan pidana di dalam dan di luar KUHP

Bagian VI Percobaan

Bab 27. Dasar-Dasar Pemidanaan Percobaan

131. Sejarah dan pengertian percobaan

132. Dua aliran mengenai dasar-dasar pemidanaan

133. Percobaan terhadap kejahatan

134. Percobaan terhadap delik kealpaan

Bab 28. Perumusan Percobaan Dalam KUHP

135. Ketentuan mengenai percobaan (Pasal 53 KUHP)

136. Niat

137. Permulaan pelaksanaan tindakan (begin van uitvoering)

138. Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan di luar kehendak petindak

Bab 29. Teori-Teori Mengenai Percobaan

139. Percobaan yang tidak wajar (ondeugdelijke poging)

140. Penilaian kasuistis untuk percobaan yang tidak wajar

141. Kejadian yang mirip dengan percobaan yang tidak wajar

142. Percobaan dikualifisir, sempurna selesai dan tercegat

143. Makar dan mufakat jahat

144. Percobaan terhadap maker dan mufakat jahat

Bagian VII Penyertaan (deelneming)

Bab 30. Bentuk dan Pokok Persoalan pada Penyertaan

145. Bentuk-bentuk penyertaan

146. Pokok persoalan pada penyertaan

Bab 31. Penyertaan dalam Arti Sempit

147. Pemidanaan petindak

148. Pengertian petindak (dader)

149. Mereka yang melakukan suatu tindakan (pelaku/pelaku-pelaku)

150. Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan (doen plegen)

151. Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (medeplegen)

152. Syarat-syarat kerja sama

153. Kerjasama dalam delik-alpa

154. Mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan upaya tertentu (uitlokking)

155. Tujuan dan kesengajaan (kehendak penggerak

156. Daya upaya tertentu

157. Orang lain yang digerakkan

158. Tindakan yang digerakkan benar-benar terjadi

159. Pertanggungjawaban pada penyertaan mandiri dan terkait

160. Penggerakkan yang gagal (mislukte uitlokking)

161. Pertanggungjawaban yang dibatasi dan diperluas serta penuntutan

Bab 31. Bentuk-Bentuk yang Mirip Penyertaan

162. Bentuk-bentuk penyertaan di luar ketentuan-ketentuan Bab V Buku I KUHP

163. Bentuk-bentuk yang menyimpang penuntutannya

164. Bentuk-bentuk penyertaan bersanding (noodzakelijkevormen van deelneming)

165. Bentuk-bentuk yang diatur sebagai delik

166. Bentuk-bentuk yang merupakan penambahan

167. Pelaku penghasut pura-pura (Agent provocateur)

Bab 33. Pembantuan

168. Pengertian umum pembantuan

169. Jenis-jenis pembantuan

170. Pembantuan pasif

171. Pertanggungjawaban pembantuan

172. Perbedaan pembantuan dengan penyertaan dalam arti sempit

173. Perbedaam pembantuan dengan pernyertaan pelaku peserta (medeplagen)

174. Perbedaan pembantuan dengan penggerakan

Bab 34. Masalah Pribadi dan Pengurus

175. Pengaruh masalah-masalah pribadi

176. Penyertaan pengurus

177. Badan-badan hukum sebagai subjek

Bab 35. Tindak Pidana Pers

178. Pengertian delik pers

179. Subjek delik pers

180. Syarat-syarat penuntutan dan pemidanaan

181. Delik penyebaran

Bagian VIII Perbarengan (samenloop/concursus)

Bab 36. Pengertian dan Bentuk-Bentu

182. Pengertian, bentuk dan persoalan perbarengan

183. Perbarengan tindakan tunggal (ptt)

184. Perbarengan tindakan berlanjut

185. Perbarengan tindakan jamak (ptj)

186. Pengaturan perbarengan dalam Bab tersendiri

Bab 37. Stelsel Pemidanaan

187. Ukuran pidana

188. Stesel pemidanaan untuk perbarengan

189. Stelsel pemidanaan yang dianut dalam Bab VI Buku I KUHP

190. Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan

Bab 38. Residiv atau Pengulangan

192. Pengertian dan perbedaannya dengan perbarengan

193. Ketentuan pengulangan dalam KUHP

194. Beberapa masalah mengenai pengulangan

Bagian IX Pengaduan

Bab 39. Tindak Pidana Aduan

195. Pengertian dan cakupan delik aduan

196. Tempat dan jenis tindak pidana aduan

Bab 40. Hak Mengadu dan Menarik Pengaduan

197. Yang berhak mengadu

198. Tenggang waktu hak mengadu dan penarikan pengaduan

199. Penyelesaian pengaduan dalam tenggang waktu penarikan kembali

200. Pejabat yang berwenang menerima pengaduan

Bab 41. Kemungkinan Pemisahan Subjek/Pelaku Delik Aduan

201. Pemisahan seseorang pelaku delik aduan

202. Kasus pemisahan pelaku

Bagian X Hapusnya Hak Penuntutan Pada Umumnya

Bab 42

203. Hak penuntutan dan kehapusannya

204. Ne bis in idem dan tindakan (feit)

205. Penyelesaian di luar sidang/transaksi

206. Abolisi, Amnesti dan turun tangan presiden berdasarkan Undang-Undang

207. Nasib barang-barang sitaan

Bab 43. Daluwarsa Hak Penuntutan

208. Ratio pendaluwarsaan hak penuntutan

209. Tenggang waktu daluwarsa hak penuntutan

210. Tindakan penuntutan menghentikan kedaluwarsaan

211. Pertikaian praejudisiil dan penangguhan

Bab 44. Hapusnya Pelaksanaan Pidana

212. Hak dan kewajiban pelaksanaan pidana dan kehapusannya

213. Perampasan barang dan tindakan tata tertib

214. Awal penghitungan, penghentian dan penundaan tenggang daluwarsa

215. Grasi dan amnesty

Bagian XI Pidana

Bab 45. Stelsel Pemidanaan

216. Pidana pada umumnya

217. Penjatuhan pidana menurut sistem KUHP

218. Ketentuan-ketentuan penjatuhan pidana yang diatur secara khusus

219. Maksimum dan minimum pidana

220. Manfaat dari penentuan jenis dan macam pidana

221. Pidana yang tidak digunakan dalam perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia

222. Daftar pidana

Bab 46. Pidana Pokok

223. Pidana mati

224. Pidana penjara

225. Pidana kurungan dan kurungan pengganti

226. Pidana bersyarat

227. Pelepasan bersyarat

228. Pidana tutupan

229. Pidana denda

Bab 47. Pidana Tambahan

230. Umum

231. Pencabutan hak-hak tertentu

232. Perampasan barang tertentu

233. Pengumuman putusan hakim

Bab 48. Perkembangan Pemikiran Mengenai Pidana

234. Sistem lamanya pidana menyusul

235. Sistem pemasyarakatan

Bagian XII.

Bab 49. Pengertian-Pengertian Otentik Dalam KUHP

236. Cakupan pengertian

237. Yang menegaskan atau membatasi pengertian dari suatu istilah

238. Yang memperluas pengertian dari suatu istilah

239. Yang juga memerlukan penafsiran otentik

Bab 50. Ketentuan Penutup

240. Maksud ketentuan pasal 103

241. Hubungan dengan KUHPM

Daftar Pustaka